Apa Hak Saya atas Penggunaan Frekuensi oleh Industri TV?
Apa Hak Saya atas Penggunaan Frekuensi oleh Industri TV?
Administrator / 24 October 2014

Apa itu frekuensi?

Spektrum frekuensi adalah gelombang elektromagnetik yang berfungsi menjadi media penghantar sinyal. Frekuensi digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari siaran radio, sambungan telepon, penerbangan, militer, hingga satelit. Berada di udara secara tak kasat mata, alokasi frekuensi diatur oleh sebuah lembaga di bawah PBB bernama International Telecommunication Union (ITU). Lembaga ini yang membagi-bagi jatah alokasi frekuensi bagi setiap negara, termasuk Indonesia. 

Pemerintah Indonesia kemudian menjatah alokasi frekuensi tersebut bagi banyak keperluan, termasuk di dalamnya adalah penyiaran televisi dan radio. Dari jatah yang ada, gelombang frekuensi untuk televisi kemudian dibagi-bagi lagi menjadi beberapa saluran. Saluran ini jumlahnya terbatas, sehingga terbatas pula stasiun televisi yang bisa menggunakannya.

 

Apa yang dimaksud "frekuensi milik publik"?

Seperti air, tanah, dan udara, spektrum frekuensi merupakan kekayaan sebuah bangsa. Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dalam mukadimahnya menuliskan bahwa frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Agar penggunaan dari frekuensi berlangsung adil dan bermanfaat bagi publik, maka diperlukanlah sebuah badan yang bersifat independen untuk mengatur dan mengawasi penggunaannya. Di sinilah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberi kewenangan oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen untuk mewakili publik dalam mengurus penyiaran.

Singkatnya, publik berhak menggunakan, menikmati, dan mendapatkan manfaat dari frekuensi, baik yang dikelola oleh diri atau komunitasnya sendiri maupun perusahaan yang bersifat komersial.

 

Siapa saja yang bisa menggunakan frekuensi?

Setiap warga negara Indonesia punya hak untuk bisa menggunakan frekuensi. Konglomerat, pelajar, guru, pedagang, agama minoritas, petani, buruh, atau komunitas adat berhak menggunakannya sebagai sarana komunikasi. Maka itu, selain televisi swasta bermodal besar, ada juga televisi komunitas yang bermodal sangat kecil. Semua orang atau komunitas boleh mendirikan stasiun televisi atau radio miliknya sendiri, dengan mengajukan izin kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

 

Bagaimana stasiun televisi mendapatkan izin menggunakan frekuensi?

Stasiun televisi yang ingin memakai sebuah saluran frekuensi harus mengajukan izin kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang ada di 33 provinsi di Indonesia. Lembaga inilah yang mewakili publik untuk mengatur pemberian izin penggunaan frekuensi.

Dalam mengajukan izin, stasiun televisi harus menjelaskan visi siarannya, kemampuan ekonominya, dan lain sebagainya. Berkas dan pemeriksaan teknis di lapangan oleh KPI atau KPID ini yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam bentuk rekomendasi.

Izin penggunaan frekuensi ada masa berlakunya. Untuk radio, izin berlaku untuk lima tahun, dan untuk televisi berlaku untuk sepuluh tahun. Izin ini harus diperbaharui ketika masa berlakunya berakhir.

Dalam konteks ini, pengusaha radio dan TV hanya meminjam frekuensi, tidak memilikinya. Izin mereka sewaktu-waktu dapat ditarik kembali kalau pada praktiknya menyalahgunakan penggunaan frekuensi.

 

Apa saja contoh-contoh kasus penyalahgunaan frekuensi? 

 
  • Siaran terus berjalan meski izin frekuensi tidak diperpanjang
  • Jual-beli frekuensi. Ini terjadi ketika sebuah stasiun TV bangkrut atau hampir bangkrut, kemudian dijual kepada pihak lain. Ini terjadi pada perubahan Lativi menjadi TV One, TV 7 menjadi Trans 7, Space Toon menjadi Net TV, atau Indosiar yang dibeli EMTEK (Elang Mahkota Teknologi, holding company dari SCTV). Karena milik publik, maka frekuensi tidak bisa diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Perusahaan yang tidak mampu mengelola slot frekuensi yang ia sewa, harus mengembalikan dulu hak frekuensinya kepada negara, kemudian negara membuka kesempatan bagi pihak lain yang ingin dan mampu mengelolanya.
  • Tayangan TV yang isinya untuk kepentingan pribadi. Misalnya: pernikahan Raffi Ahmad-Nagita Slavina dan kampanye politik dengan dengan durasi tak adil (baik secara terang-terangan maupun yang tersembunyi melalui kuis atau sinetron).
  • Tayangan TV dengan muatan kekerasan, kebohongan, membahas masalah pribadi, melecehkan perempuan, atau pornografi: sinetron berkualitas buruk, infotainmentreality show, dan lainnya.
  • Melanggar P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang dibuat oleh KPI. Dokumen tersebut bisa diunduh di sini.

 

Jadi, apa hak saya atas penggunaan frekuensi oleh industri TV?

Sekarang gantian kamu yang jawab, ya. :)