TV Jakarta Melipat Indonesia
TV Jakarta Melipat Indonesia
Administrator / 24 October 2014


Mengapa bencana banjir di Jakarta jauh lebih terberitakan ketimbang meletusnya Gunung Kelud di Kediri? 

Karena 10 stasiun TV swasta besar bersiaran dengan sistem yang sangat sentralistis di Jakarta. Berkantor di Jakarta, dengan memakai perspektif Jakarta, perusahaan media tersebut memiliki keistimewaan bersiaran secara nasional, menjangkau hampir seluruh daerah di Indonesia. Padahal, mereka punya keterbatasan untuk bisa melayani Indonesia secara keseluruhan.  

Akibatnya, bukan hanya bencana saja yang tak terliput, tapi juga kasus korupsi, rusaknya fasilitas publik, aspirasi politik, atau prestasi yang ada di daerah yang jauh dari Jakarta.

Padahal, warga negara butuh informasi yang cukup dan bermutu agar bisa membuat keputusannya sehari-hari. Orang butuh tahu hal-hal yang terjadi di kotanya, mulai dari harga bumbu dapur, kebijakan baru tentang angkutan umum, profil calon walikotanya, penyakit yang sedang mewabah, layanan kesehatan gratis, dan lainnya.

Tapi, bukankah ada stasiun lokal di tiap provinsi yang harusnya menyediakan kebutuhan informasi tersebut?

Ya, itu idealnya. Sayangnya, industri TV lokal sulit bertahan di tengah kepungan industri TV nasional yang dimiliki para konglomerat Jakarta. Sebab, pemasangan iklan jauh lebih banyak yang mampir ke “TV nasional” ketimbang TV lokal.

Dengan kondisi demikian, TV lokal tidak memiliki cukup modal untuk memproduksi tayangan yang baik bagi warga di daerahnya. Untuk bertahan hidup, banyak stasiun TV lokal justru menerima dana bantuan dari APBD, yang akhirnya membuat mereka tidak bisa kritis terhadap penguasa atau pemerintah daerah.

Permasalahan ini seharusnya bisa diselesaikan dengan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Dalam konsep SSJ, tidak boleh ada stasiun televisi bersiaran nasional. Untuk bisa ditonton warga di suatu daerah, siaran stasiun TV Jakarta harus berjaringan dengan stasiun TV di daerah tersebut. Sehingga, stasiun TV lokal akan memperoleh bagian dari pendapatan iklan yang ada. Dengan cara itu, setiap stasiun TV di seluruh daerah di Indonesia bisa bersaing secara sehat dan adil. Dan itu mendorong tumbuhnya potensi stasiun TV lokal dalam memproduksi konten yang bermutu.

Apalagi UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 juga sudah mengamanatkan pelaksanaan SSJ. Namun, pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika tidak melaksanakannya dan membiarkan industri TV Jakarta menguasai seluruh Indonesia.

Maka tidak heran kan kalau etnis tertentu ditampilkan kampungan atau aksen bahasa tertentu dicitrakan norak di sinetron? Sebab standar kebudayaan dan kecantikan ditentukan di Jakarta tapi disuntikkan ke seluruh Indonesia.

Tonton video: Melipat Indonesia dalam Berita Televisi