Konglomerasi Media dan Informasi yang Keruh
Konglomerasi Media dan Informasi yang Keruh
Administrator / 24 October 2014

Kamu mungkin termasuk orang yang dilanda kebingungan ketika menonton hasil hitung cepat pada Pemilu Presiden yang lalu. Ada stasiun TV yang memenangkan Jokowi-Kalla, tapi ada sebagian stasiun TV lain yang memenangkan Prabowo-Hatta. Media pada akhirnya malah menjadi kepanjangan tangan kepentingan politik tertentu dan mengabaikan perannya untuk melayani kepentingan publik.

Hal itu terjadi karena para pemilik media ikut bermain dalam kompetisi politik. Harry Tanoesoedibjo yang memiliki RCTI, Global TV, dan MNC TV bergabung dengan Partai Hanura setelah sebelumnya satu perahu dengan Partai NasDem. Surya Paloh pemilik Metro TV adalah Ketua Umum Partai NasDem. Aburizal Bakrie pemilik TV One dan ANTV adalah Ketua Umum Partai Golkar.

 

Alhasil, informasi yang dihasilkan media-media tersebut cenderung bias, berpihak, menyembunyikan kebenaran, dan bahkan mengabarkan informasi bohong.

Situasi ini jelas mengganggu peran media massa sebagai pilar keempat demokrasi yang harusnya menyediakan informasi bagi warga negara. Sebab, informasi adalah oksigen demokrasi, begitu tulis sosiolog Prancis Alexis de Tocqueville.  

Era demokrasi sejak 1998 tentu membawa angin segar bagi dunia informasi di Indonesia. Ya, semakin banyaknya media massa membuat kita punya peluang untuk mendapatkan informasi yang benar. Sebab, informasi merupakan hak bagi setiap warga negara.

Namun, kita layak khawatir ketika tahu bahwa kejatuhan Orde Baru ternyata hanya menguntungkan beberapa konglomerat media yang cenderung meminggirkan aspek kepentingan publik dan mendahulukan kepentingan komersial dan politiknya. Inilah yang disebut konglomerasi media, di mana hanya beberapa orang saja yang memiliki media dan mereka mengendalikan agenda dan pembicaraan publik se-Indonesia.

Di luar konteks politik, seperti apa sebenarnya konglomerasi media ini berdampak pada konten televisi?

Masih ingat kasus hilangnya pesawat Adam Air pada 2007? Pada awalnya, kasus ini diberitakan secara intensif oleh banyak media termasuk RCTI. Kemudian, Hary Tanoe membeli sebagian sahamnya, dan ini berdampak pada menurunnya bahkan menghilangnya pemberitaan terkait Adam Air tersebut (Baca: Kesaksian Dandhy Dwi Laksono pada Sidang Uji Materi UU Penyiaran No. 32).

Atau masih ingatkah pada pemberitaan TV One yang lebih suka menggunakan kata “Lumpur Sidoarjo” ketimbang menggunakan kata “Lumpur Lapindo”? Ya, sebab Bakrie sebagai pemilik TV One juga memiliki saham di PT Lapindo Brantas.

Pada media-media lain, kasus mengaburkan informasi seperti ini bukan tidak mungkin akan selalu ada. Media yang banyak bicara soal demokrasi akhirnya malah menjadi ancaman bagi demokrasi sendiri ketika dikuasai oleh segelintir konglomerat yang tidak pernah kita ketahui apa agenda ekonomi-politiknya ke depan.

Konglomerasi juga menimbulkan homogenisasi informasi atau keseragaman konten media. Akibatya, tidak ada pilihan lain bagi khalayak untuk membandingkan informasi-informasi yang beredar. Pada akhirnya, khalayak lebih diberlakukan sebagai konsumen dan bukan warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi.